Seperti diberitakan niaga.asia, Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan data yang bersangkutan dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di beberapa distrik di Papua sejak bulan Januari sampai awal Maret 2022, bahwa korban aksi teror mereka telah mencapai 13 orang.
Terdapat tujuh dugaan tindak pidana yang dilaksanakan KKB yang mengakibatkan 13 korban meninggal dunia dan 5 korban mendapat luka-luka yaitu dari anggota TNI sampai masyarakat sipil.
Serangan di tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel
Data itu diberikan setelah adanya penyerangan KKB yang membuat delapan orang korban tewas yaitu petugas PT Palapa Ring Timur Telematika (PTT).
Karyawan tersebut diberitakan sedang memperbaiki tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel yang berada di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani juga mengecam aksi penembakan kelompok KKB yang membuat 8 orang karyawan PT PTT meninggal dan juga salah satu korbannya ialah anak kepala suku.
“Saya mengecam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua,” demikian jelas Jaleswari dalam keterangan tertulis, pada Minggu (6/3), seperti ditulis tribratanews.
Pembangunan Akses Komunikasi
Masih menurut Jaleswari, keseluruhan korban sedang melakukan tugas mereka yaitu mempermudah akses komunikasi masyarakat sekitar. Pekerjaan tersebut justru akan mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu melalui meningkatnya akses komunikasi dan konektivitas telekomunikasi di area itu.
“Akses komunikasi itu akan memudahkan kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi warga, yang seharusnya didukung,” ucap Jaleswari.
Dia juga memberikan dukacita yang mendalam atas meninggalnya para korban. Selain itu dia juga meminta aparat untuk mengusut tuntas dan tegas atas terjadinya insiden pembunuhan oleh KKB tersebut.
“Kami juga menyampaikan dukacita yang mendalam kepada keluarga dari para petugas PTT yang menjadi korban jiwa saat sedang melaksanakan tugasnya di area Kabupaten Puncak. Para petugas sejatinya telah memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa kita dengan menjaga jaringan konektivitas. Saya meminta agar para aparat terkait melakukan penegakan hukum secara tegas, tuntas, dan proporsional atas tindak pidana tersebut,” jelas Jaleswari.
Seperti dikatakan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, pada tahun 2021, pemerintah RI sudah membuat rencana pembangunan infrastruktur base transceiver station (BTS) di Propinsi Papua dan Papua Barat yaitu sekitar 4.200 unit.
Ada lebih dari 60 persen titik yang sudah dibangun yang berada di Papua dan Papua Barat. Melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi tersebut, masyarakat Papua dan Papua Barat nantinya akan diharapkan bisa menikmati jaringan telekomunikasi 4G dengan baik.
“Konektivitas merupakan salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan di Tanah Papua, tindak pidana ini merugikan semua pihak,” seperti di jelaskan Jaleswari.
Jaleswari juga mengharapkan jika kedepannya nanti pemerintah pusat dan daerah serta seluruh unsur aparat akan terus melakukan kerja sama dan menggandeng banyak tokoh adat dan masyarakat Tanah Papua agar memberikan perlindungan maksimal untuk seluruh warga masyarakat yang ada di Tanah Papua.
